Lumbung Desa, Riwayatmu Kini

Lumbung desa pra tani padha makarya, Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu, Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang, Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang (Ki Narto Sabdo)

Cuplikan tembang Ki Narto Sabdo, mengingatkan kita bahwa kita memiliki kearifan lokal dalam mengatasi kondisi rawan pangan melalui lumbung desa, namun sangat disayangkan bahwa pada akhir-akhir ini petani tak sempat lagi menyisihkan sebagian padinya untuk disimpan di lumbung desa, karena faktor kebutuhan atau karena terjadi perubahan cara pandang, entahlah. Budaya petani menyimpan padi di lumbung untuk stok pangan saat musim paceklik makin hilang ditelan waktu. Sebagai institusi sosial ekonomi yang tumbuh dari masyarakat petani, lumbung desa memiliki potensi besar sebagai basis perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali, melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terus berupaya mendorong pengembangan kelembagaan ini.

Semua pihak harus menyadari sepenuhnya bahwa berbagai resiko dan ancaman dapat muncul sewaktu-waktu. Gagal panen karena berbagai sebab, menurunnya daya beli, gangguan transportasi dll memungkinkan terjadinya kondisi rawan pangan. Karena itu perlu penyediaan cadangan pangan yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak semata-mata mengandalkan cadangan pangan yang dikelola Pemerintah.

Di Kabupaten Boyolali, jumlah lumbung dari waktu ke waktu terus bertambah dan cadangan pangan tersedia di berbagai wilayah (lihat data lumbung), namun kondisinya masih sangat bervariasi dan belum seperti yang diharapkan. Karena itu menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali cq Dinas Ketahanan Pangan untuk memperkokoh lumbung.

Saat ini, pertanyaan yang mengganjal adalah: bagaimana merevitalisasi lumbung desa (padi dan pangan lainnya) di tengah makin bertambahnya jumlah petani berlahan sempit alias gurem dan penggunaan teknologi pertanian yang sudah ketinggalan zaman? Kedua faktor utama inilah yang menjadi akar kemiskinan di sektor pertanian kita.

Harus dipahami bersama, petani gurem yang pemilikan lahan sawahnya makin lama makin menyempit tidak bisa dibiarkan terus demikian, tetapi harus diinternalisasi dalam konsep konsolidasi lahan. Jika tidak, Indonesia akan menghadapi malapetaka di bidang pangan tiga puluh tahun mendatang, sebab saat itu diperkirakan jumlah penduduk sudah mendekati 400 juta jiwa. Upaya konsolidasi lahan ini akan terus didorong pemerintah lewat penyelenggaran corporate farming (CF) yang realistis, meskipun ini tidak mudah. Jika hal ini berhasil, akan mampu mendorong kelompok tani membangun lumbung pangan yang perannya sudah diakui amat berarti menggerakkan perkembangan ekonomi pedesaan.

Dengan manajemen lebih baik, diharapkan peran lumbung pangan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan saat over produksi maupun menyiapkan cadangan pangan, namun juga sebagai sarana penundaan penjualan untuk sementara waktu sampai harga ada pada tingkat yang memberi keuntungan petani sekaligus mematikan mata rantai pengijon.

Dengan kata lain, lumbung pangan ditumbuhkembangkan, kemudian didorong bermetamorfosis menjadi lumbung pangan modern. Kapan ini bisa diwujudkan ? tergantung kita semua, namun sebenarnya bukan hal yang sulit.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *